Archive for the ‘accounting’09 Islamic State MALIKI Malang’ Category

PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA

Aulia Sandra Ozha (09520076)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pajak dan zakat di Indonesia merupakan masalah yang sudah umum terjadi di negara ini. Baik dari pemerintahan maupun dari kalangan pemuka agama sudah banyak membahas masalah ini. Namun masih banyak juga masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kedua hal tersebut. Padahal jika di telusuri lebih dalam, mafaat yang didapat dengan adanya pajak dan zakat sungguh besar.
Manfaat ini tidak hanya untuk pemerintah saja, objek utama dari adanya pajak dan zakat ialah masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang memiliki perekonomian di bawah rata-rata. Selain itu dengan adanya pajak dan zakat, mampu membiayai pengeluaran rutin negara. Oleh sebab itu, supaya lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya pajak dan zakat mari kita pelajari lebih lanjut dalam materi selanjutnya.

1.2 Tujuan
Untuk lebih mengetahui dan memahami pajak dan zakat di Indonesia

BAB I
PEMBAHASAN

Di Indonesia, jika ingin mengurangi ketergantungan kita terhadap bantuan luar negeri, salah satunya ialah dengan meningkatkan pendapatan pajak. Dan sekarang muncul pemikiran baru dari para alim ulama untuk membantu pemerintah dalam hal memobilisasi dana perpajakan tersebut. Penanganan pajak di Indonesia ditangani oleh DIRJEN Pajak, mereka dituntut harus bisa memenuhi target, menjadi tumpuan harapan dari Menteri Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengisisan APBN.
Para ulama berupaya secara tetus menerus memberikan motivasi kepada para umat untuk meningkatkan amal ibadah, khususnya dalam ikut usaha memasyarakatkan pelaksanaan zakat dan pajak yang sangat bermanfaat bagi kepentingan bersama. Terlebih lagi apabila diingat zakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rukun Islam keempat yang mewajibkan kepada umatnya untuk memberikan zakat kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu memasyarakatkan pelaksanaan zakat merupakan sumbangan manifestasi kehidupan riil. Dilandasi oleh nilai-nilai ke Tuhanan dan kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi di negara kita.
Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai seperti itulah yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Demikian pula halnya masalah perpajakan yang merupakan bagian terpenting dari penerimaan dalam negeri sekaligus berfungsi sebagai penopang utama dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

PAJAK
Pengertian pajak ialah Iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dari pengertian diatas dapat kita ketahui seksama bahwa peranan pajak sangatlah menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor Pertambangan & Energi, Pertanian, ekspor dan lain – lain tidak dapat kita andalkan. Setiap tahun Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara kita, seandainya pajak yang merupakan faktor terpenting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur tidak dijalankan sesuai dengan semestinya maka dapat dipastikan masyarakat adil dan makmur tidak akan terwujud.
Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri-ciri dari pajak, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.
e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.

Sebagai warga negara yang baik seharusnya masyarakat mampu menempatkan pajak sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai budgeter (anggaran) dan reguler (mengatur).
Budgeter merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya sedangkan reguler merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Namun pada kenyataannya fungsi budgeter di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penerima dan pelaksana dana dari pajak, untuk fungsi budgeter, pajak tidak dapat secara maksimal dapat membiayai pemerintah hal ini disebabkan banyaknya oknum pemerintah yang tidak memiliki hati nurani untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat Departemen, Oknum pejabat BUMN, Oknum pejabat Pemda, Oknum pejabat Bank Indonesia, Oknum pejabat Kejaksaan, Oknum Pejabat Kepolisian telah begitu banyak merugikan negara dengan tidak memanfaatkan dana yang telah diterimanya untuk kepentingan dan kebutuhan departemen maupun instansinya sesuai yang diharapkan, namun seperti banyak kita ketahui mereka meninggikan anggaran pembelanjaan agar pemerintah mengucurkan dana sesuai yang diharapkan, bahkan lebih lagi mereka berkolusi dengan pengusaha swasta untuk meninggikan harga barang atas pesanan pejabat, tentunya ada beberapa pengusaha yang melakukan apapun yang diminta oknum tersebut daripada tidak ada proyek. Selama ini dapat kita ketahui begitu banyaknya proyek yang menguntungkan kalangan mereka dengan modal nepotisme.
Pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pajak dan dikorupsi oleh pejabat pemerintah, mengakibatkan para pegawai pajak merasa malas untuk mencari dana sebesar mungkin karena nantinya akan digerogoti oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri ,oknum pejabatnya sebagian besar melakukan praktek kolusi yang merugikan negara milyaran rupiah. Namun, jika penerimaan pajak yang ada tidak terdapat kolusi pasti anggaran pembangunan kita bisa mencapai ribuan trilyun rupiah yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Fungsi Mengatur bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai selama ini belum mampu mengatur namun hanya sebagai penghimpun dana bagi negara, karena peranan pajak tidak independen dalam melakukan tugasnya, banyak sekali intervensi yang dilakukan pemerintah sehingga pajak menjadi pengatur yang bisa dan dapat diatur, dan bukan lagi sesuai fungsinya yaitu mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan sosial dan ekonomi sesuai yang kita harapkan.
Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, perlu dilihat kembali Departemen Keuangan yang dibawahnya terdapat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang baik seharusnya sebuah organisasi itu harus memiliki empat unsur pengendalian intern yaitu:
1. Organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
3. Praktek yang sehat
4. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Sesuai unsur pertama dari pengendalian intern sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dipisahkan dari Departemen keuangan, karena dalam sebuah organisasi fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi harus dipisahkan agar jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Demikian juga mengenai pajak dan cukai, dalam hal ini pajak dan cukai yang berfungsi sebagai operasi negara untuk mendapatkan penghasilan seharusnya dipisahkan dari Departemen keuangan yang memiliki fungsi akuntansi karena apabila Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dibawah Departemen Keuangan maka pajak tidak dapat secara optimal untuk mencari dan menggali sumber dana untuk penerimaan negara mengingat intervensi Departemen keuangan sebagai induk atau atasannya yang dapat mengaturnya setiap saat sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai tidak independen, tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya secara tegas dan tidak berfungsi mengatur dan melaksanakan kebijaksaaan sosial dan ekonomi secara langsung karena kebijaksanaanya diatur dan dikemudikan oleh Departemen Keuangan (Menteri Keuangan).
Praktek yang sehat dalam hal ini merupakan faktor terpenting dari unsur pengedalian intern, karena dengan adanya praktek yang sehat maka semuanya akan menjadi benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sebagai penarik dana untuk membangun negara maka hendaknya para pegawai pajak diberi imbalan insentif yang lebih besar, karena resikonya sangat tinggi.
Seperti yang diketahui, setiap pegawai pajak dan cukai dibagian pemeriksaan selalu menghitung angka milyaran sehingga banyak gangguan mental di pajak dan bea cukai. sebaiknya pemerintah melakukan tindakan berupa pemberian hadiah bagi yang berhasil meningkatkan prestasi kerja dan senantiasa berdedikasi tinggi, jujur dan amanah demi bangsa dan negara Indonesia. Hadiah dalam hal ini dapat berupa pemberian persentase misalnya 0.001 % dari penerimaan pajak dan cukai yang telah dibayar Wajib Pajak jika melampaui target penerimaan untuk tiap kantor, lalu dibagi proporsional oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini akan lebih besar manfaatnya karena kolusi yang dilakukan nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tunjangan jabatan dan resiko. Disamping itu kita harus juga menerapkan hukuman bagi pegawai pajak yang jelas – jelas melanggar aturan yaitu pegawai yang melakukan kolusi dengan wajib pajak sehingga negara dirugikan atau bagi pegawai yang sengaja melakukan pungutan liar untuk mengurus dokumen pajak, misalnya pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Pungutan menerima laporan SPT, Pungutan yang tidak resmi lainnya. hukuman ini dapat berupa sanksi Pidana dan penjara yang seberat – beratnya, lebih dari hukuman seorang perampok sekalipun sebab hasil kolusi dan pungutan liar pegawai pajak sebagian besar melebihi hasil pencurian atau perampokan.
Pengendalian intern yang tidak kalah pentingnya adalah pegawai pajak dan cukai yang mempunyai kualitas dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapainya. Dalam hal ini harus dilakukan tindakan pembenahan, pembenahan ini meliputi pembersihan pejabat pada instansi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang terlibat KKN (Korupsi , Kolusi dan Nepotisme).
Yang kedua adalah tindakan perekrutan pegawai yang jujur, berkualitas, bertanggungjawab, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menyeleksi bibit baru dan dididik dengan keterampilan dan persiapan mental bekerja.
PENGENAAN PAJAK
Pengenaan Pajak dilakukan dengan Penghitungan Sendiri, Pemungutan dan Pemotongan Pajak melalui beberapa cara, sebagai berikut:
a.SELF ASSESSMENT
Pajak Terhutang Dihitung Oleh Wajib Pajak Sendiri, sistem ini dianut oleh Negara Indonesia secara umum, dengan sistem ini, setiap Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya Pajak terhutang kemudian disetor sendiri kepada Negara melalui Bank Persepsi dan Kantor Pos selanjutnya di laporkan sendiri ke Kantor Pajak setempat. Sistem ini mewajibkan Wajib Pajak menghitung, mempehitungkan, menyetor dan melapor sendiri Pajaknya yang terhutang dan melaporkannya Surat Pemberitahuan Masa Bulanan serta Surat Pemberitahuan Tahunan setiap akhir tahun.
b. OFFICIAL ASSESSMENT
Pajak Terhutang Ditetapkan Oleh Pejabat Pajak. Pajak dihitung Negara, dalam hal ini oleh Petugas Pajak, dan setelah ditetapkan kemudian Wajib Pajak diwajibkan membayar berdasarkan perhitungan Petugas Pajak. Di Indonesia, sistem Official Assesment dianut dalam hal pengenaan Pajak dilakukan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak atau berdasarkan Keterangan lainnya.
c. WITHHOLDING
Pajak Terhutang Dihitung Dan Dilaporkan Melalui Pemotongan dan / atau Pemungut an Oleh Fihak Lawan Transaksi. Pajak yang diperoleh Negara melalui sistem pemotongan dan /atau pemungutan. misalnya, suatu perusahaan membayar imbalan jasa kepada perusahaan lain, maka atas imbalan jasa tersebut wajib dipotong Pajak dengan persentase tertentu oleh Fihak Lawan Transaksi, contoh lain, apabila Importir melakukan impor barang, akan dipungut Pajak atas barang yang diimpor tersebut oleh Diretorat Jenderal Pajak melalui bantuan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Negara Indonesia, secara umum menganut sistem Self Assesment, akan tetapi, kedua sistem yang lain dipakai dalam hal-hal tertentu. Masing-masing sistem pengumpulan pajak tersebut mempunyai aspek positif dan negatif, tetapi tujuannya tetap satu yaitu menarik Pajak dari rakyat. Pajak dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak, yaitu:

• PAJAK DAERAH
Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut, antara lain: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
1) PAJAK PROPINSI
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) PAJAK KABUPATEN / KOTA
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g. Pajak Parkir.

• PAJAK PUSAT
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Pusat menyangkut semua Warga Negara, dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Pajak Pusat Yang Berlaku
Di Indonesia, Pajak Pusat yang berlaku antara lain:
1. HUKUM ACARA PERPAJAKAN
Hukum Acara Pengenaan, Pemungutan Dan Pemotongan Pajak sebagai Hukum Acara Di Bidang Perpajakan dewasa ini diatur dengan :
Ketentuan Hukum Pajak Formal berupa :
1.1. UU Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 6 Tahun 1983 Stdtd (Sebagaimana Telah Disempurnakan Terakhir Dengan) UU Nomor 28 Tahun 2007.
1.2. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Surat Paksa di bidang Pajak adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak secara Paksa. Diatur dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu UU Nomor 19 Thun 1997 stdtd UU Nomor 19 Tahun 2000.

2. HUKUM MATERIL PERPAJAKAN
Hukum Materil Perpajakan atau Ketentuan Hukum Pajak Materil yang pengenaannya ditata usahakan oleh Pemerintah Pusat adalah:
2.1. PAJAK PENHASILAN / PPh
“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasian yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak”. Diatur dengan UU Pajak Penghasilan yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008.
2.2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – PPN/ PPn BM
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu Barang dan /atau Jasa. Diatur dengan UU Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu UU PPN / PPn BM Nomor 8 Tahun 1983 stdtd UU No. 18 Tahun 2000.
2.3. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN / PBB
Jenis Pajak yang sangat dikenal, terutama oleh pemilik tanah dan /atau bangunan. Pajak ini dikenakan atas Tanah dan / atau Bangunan, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 stdtd UU Nomor 12 Tahun 1994.

2.4. BEA PEROLEHAN HAKA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN / BPHTB
Jenis Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan. Diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 1997.
2.5 BEA METERAI / BM
Merupakan jenis bea yang sering ditemukan dalam setiap transaksi dan / atau perjanjian. Bea Meterai adalah bea dengan nominal tertentu yang dikenakan atas dokumen dan / atau kertas berharga tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000.

• Manfaat Pajak
Imbalan balik secara langsung memang tidak bisa dirasakan oleh Warga Negara. Malahan, banyak Rakyat yang mengeluh, sudah bayar pajak tapi jalanan di depan rumahnya tetap rusak. Memang benar, Pajak tidak bisa secara langsung dirasakan manfaatnya. Akan tetapi, bayangkan jika tidak ada penerimaan pajak. Pemerintah tidak bisa membangun jalan tol, membayar gaji pegawai, memberi subsidi BBM, menyediakan Puskesmas, dan masih banyak lagi fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah. Itu semua dibiayai oleh Pajak.

ZAKAT
 Kewajiban dan Urgensi Zakat
Sabda Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam :
Artinya : Islam itu dibangun atas lima perkara, diantaranya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.
Manfaat Zakat :
1. Menguatkan kasih sayang diantara orang yang kaya dan orang yang miskin, karena jiwa itu ditakdirkan untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya.

2. Membersihkan serta mensucikan jiwa dan menjauhkan dari sifat kikir, sebagaimana Al-Qur’an mengisaratkan hal ini dalam firmannya.
Artinya : ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka.” [A-taubah : 103]
3. Membiasakan seorang muslim memiliki sifat dermawan dan lemah lembut kepada orang yang membutuhkan.
4. Mendatangkan keberkahan dan tambahan atau pengganti, ssebagaimana firmanNya.
Artinya : Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. {Saba : 39]
Jenis Harta yang Wajib Di Zakati ;
 Hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan, binatang ternak, emas dan perak , serta barang perniagaan.
 Keempat jenis tersebut terdapat nishab tertentu, yang kurang dari itu tidak wajib zakat.
 Nishab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq adalah 60 sha’ dengan sha’ Nabi Shallallu’alaihi wa sallam. Jadi ukuran satu nishab dengan sha’ berupa kurma, kismis, gandum, beras dan sejenisnya ialah 300 sha’, yaitu setiap satu sha’ setara dengan empat cakupan tangan orang berukuran sedang apabila kedua tangan penuh.
 Nishab binatang ternak berupa onta, sapi, kambing terdapat perincian yang jelas dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam.
 Nishab perak ialah 140 mitsqal, yang kadarnya dengan Dirham Arab Saudi adalah 56 riyal (perak). Sedangkan nishab emas adalah 20 mitsqal, yang kadarnya dengan pound (uang standar emas) Arab Saudi ialah 11,3/7 pound Saudi.
 Kewajiban zakat pada keduanya ialah 2,5% atas siapa saja yang memiliki emas atau perak yang telah mencapai nishabnya. Baik keduanya atau salah satudari keduanya dan genap satu tahun. Laba mengikuti pokok modalnya dan tidak memerlukan haul baru lagi, apabila asalnya sudah satu nishab.

 Termasuk dalam kategiri emas dan perak ialah uang kertas yang dipergunakan manusia pada masa sekarang, baik dinamai dirham, dinar, dollar atau nama lainnya. Apabila nilainya telah mencapai nishab perak atau emas dan telah genap satu tahun, maka wajib dizakati.
 Adapun harta perniagaan, yaitu barang-barang yang disiapkan untuk dijual, maka dihitung di akhir tahun dan dikeluarkan zakatnya senilai 2.5% baik nilainya sama dengan harganya,lebih atau kurang berdasarkan hadits Samurah.
Artinya : ”Rasulullah Shallallahu’alai wa sallam memerintahkan kepada kami supaya mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk dijual” [Abu Daud]
Termasuk dalam kategorinya ialah tanah yang disiapkan untuk memperjual belikan bangunan, mobil, tempat penampungan air, dan berbagi barang lainnya yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan.
 Adapun banguna yang disiapkan untuk disewakan. Bukan untuk dijual, maka zakatnya pada sewanya itu, apabila telah genap satu tahun. Sedangkan barangnya itu sendiri tidak ada zakatnya, karena memang tidak dipersiapkan untuk diperjual belikan.
Hak Allah :
Zakat adalah hak Allah, tidak boleh memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tidak boleh seseorang mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atau menolak kemudharatan, tidak pula dengan zakat itu supaya hartanya terjaga atu terelakkan dari keburukan. Tetapi wajib atas setiap muslim memberikan zakatnya kepada yang berhak, karena merekalah yang berhak menerimanya, bukan karena tujuan lain, disertai dengan jiwa yang bersih dan ikhlas karena Allah, sehingga ia berbeda darin tanggungannya dan berhak mendapatkan pahala dan ganti yang lebih baik.

• Zakat dalam Ketatanegaraan Islam
Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksana-kannya menjadi kesadaran individu.
Jika digali dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh waliyul ‘amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah :103.
Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap ulil amri. Dengan dasar ayat tersebut para fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.
Pernyataan al-Qur’an bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan golongan kaya dalam masyarakat, tetapi harus beredar dalam seluruh masyarakat untuk kepentingan keadilan sosial dan ekonomis, sebagaimana (Q.S Al-Hasyr : 7). Ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang salah satu pengejewantahan hukumnya adalah institusi zakat yang diundangkan oleh Nabi sendiri . Selanjutnya siapa-siapa yang berhak menerimanya pun telah disebutkan dalam QS At-Taubah : 60.

Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau kaum dhu’afa.
Menurut Syafii Antonio salah satu faktor kemunduran pemerintahan Islam mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.
Para penguasa dan fuqaha sepanjang abad pertengahan tidak mempertautkan petunjuk umum al-Qur’an tentang dasar-dasar keadilan sosial dan ekonomis masyarakat dengan institusi zakat. Oleh karena itu prinsip sosio-ekonomis melalui institusi zakat tidak dilegislasikan dan diimplementasikan dalam suatu sistem kehidupan ekonomi masyarakat muslim.
Dalam perkembangan selanjutnya zakat bahkan dibatasi untuk bantuan dana bagi fakir miskin, padahal dalam surah at-Taubah : 60 Al-Qur’an mencakupkan seluruh kebutuhan dana sebuah negara modern. Karena itu pula zakat tidak dijadikan model solusi yang spesifik dalam menangani problematika masyarakat muslim.
Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Islam, pengelolaan zakat di berbagai negara Islam dewasa memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Keragaman tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengelolaan zakat.

• Perkembangan Pemahaman Konsep Zakat di Indonesia
Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk di Indonesia, secara otomatis ajaran zakatpun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.
Sebelum tahun 1990-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain :
1. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) DKI. Di daerah yang tidak ada BAZIZ umumnya muzakki langsung memberikannya kepada mustahiq. Pemahaman tentang zakatpun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubung-hubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan.
2. Jika pun melalui ‘amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah
Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki Bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerimakan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota masyarakat yang berpandangan lebih afdhal kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke muzakki tanpa melalui amil zakat.

3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat
Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sambilan. Keadaan seperti ini di dukung oleh cara pandang masyarakat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan masyarakat kepada ‘amil zakat.
4. Harta obyek zakat hanya terbatas.
Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan.
Menurut Didin Hafiduddin, keadaan dunia perzakatan di tanah air setelah tahun 1990-an terjadi perubahan signifikan, yakni setelah terbitnya buku Fiqh al-Zakat yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Buku tersebut berisikan penjelasan zakat secara komprehensif ditulis tahun 1389 H/1969 M, diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, Beirut dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Salman Harun, Hasanuddin dan Didin Hafiduddin, diterbitkan pertama kali tahun 1988, oleh PT. Pustaka Litera Antar Nusa bekerjasama dengan BAZIZ DKI.
Yang paling menonjol dalam buku tersebut adalah tentang harta obyek zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan / pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan zakat profesi (mihnah). Misalnya, dokter, ahli hukum, arsitek, dosen / guru, penjahit, karyawan maupun lainnya. Termasuk pula pada obyek zakat perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim atau bersama-sama.
Hal lain yang menonjol yang dikemukakan dalam buku Fiqh Zakat tersebut adalah bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.
• Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Peran Negara
Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
Sebenarnya gerakan zakat di tanah air sudah menjadi isu nasional pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam peringatan isra mi’raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara menyampaikan bahwa sebagai pribadi ia bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran, mengumumkan penerimaan dan mempertanggung jawabkan penggunaannya. Dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto mengulangi kembali ajakannya kepada umat Islam untuk menumpulkan zakat. Ketika pada tahun 1967 RUU Zakat akan dimajukan ke DPR, menteri Keuangan Frans Seda waktu itu menjawab secara tertulis kepada menteri agama bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan menteri saja. Tidak lama setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Presiden Soeharto mengumumkan kesediaan menjadi amil zakat bagi umat Islam di Indonesia.
Ketika keinginan untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mengemuka dalam Rakernas MUI tahun 1990, hal tersebut dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali, mengingat kepala negara dulu pernah bersedia menjadi amil zakat, tetapi kurang mendapat respon secara luas dari umat Islam di tanah air ketika itu.
Presiden Soeharto tidak lagi bersedia menjadi amil, tetapi memberikan petunjuk agar pengelolaan zakat diserahkan ke tiap-tiap Propinsi dengan melibatkan kepala daerah dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat sesuai prinsip otonomi daerah. Sedangkan lembaga atau Badannya bersifat non pemerintah untuk menghindari dualisme di dalam pengelolaan zakat dan pajak.
Pada periode kepemimpinan empat Presiden pasca Soeharto, gerakan monumental zakat di tanah air dapat dicatat sebagai berikut : (a) Presiden B. J. Habibie pada tanggal 23 September 1999 atas persetujuan DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (b) Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2001 mengeluarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat nasional (c) Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 2 Desember 2001 melakukan pencanangan Gerakan Sadar Zakat dalam acara peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Istiqlal Jakarta. (d) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Oktober 2005 melakukan pencanangan Gerakan Zakat Infak dan Shadaqah Nasional dan mengukuhkan Kepengurusan BAZNAS periode 2004-2007 di Istana Negara.[8]
Dari keterangan di atas nampaknya Pemerintah setidaknya semasa dipimpin oleh lima orang presiden menunjukkan peran yang besar dalam menggairahkan zakat di tanah air.
Untuk lebih memerinci perkembangan kebijakan pemerintah dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelum Kelahiran UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
a. Pengelolan Zakat di Masa Penjajahan
Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu (aghniya’), tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, ara tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat . Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syari’at Islam.
b. Pengelolan Zakat di Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fithrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.[9]
Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Bait al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

2. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru
Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor : MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain :
“Mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang-undang”.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan denga peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Bait al-Mal. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena bait al-mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak.
Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Bait al-Mal. Bait al-Mal yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus Yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nmor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. Bait al-Mal itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968.
Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zaat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
3. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi
Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyerpurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.
Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeleluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.
Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dn pengelola zakat.
Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pegelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.
Pasca Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada tahun 1999 terbit dan disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dengandemikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya.
Sebagai konsekuensi Undang-undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk tingkat Pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat Daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 /2001, tanggal 17 Januari 2001.
Ruang lingkup BAZNAS berskala Nasional yaitu unit pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milim Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.
Sesuai undang-undang Pengelolaan Zaka, hubungan BAZNAS dengan Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sitem zakat Nasional yang baku, yan bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.
Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS mengunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi dengaLembaga Amil Zakat lainnya, yang disebut sebagai unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.
Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pegelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.
Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, mesjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang ersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud peminaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.
Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional dan daerah mengantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang sudah berjalan dihampir semua daerah.

Beberapa Catatan sekitar UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Pasca dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga-lembaga zakat pun banyak bermunculan. Manajemen dan jaringan lembaga-lembaga itu diperbaiki dan semakin baik sehingga dapat menjadi suatu gerakan tersendiri bagai pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat). Namun demikian, potensi zakat yang sebenarnya menurut banyak kalangan belum dapat digali secara maksimal. Hal demikian karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarnya.
Hal tersebut harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat. Selain ini permasalahan lain yang masih menjadi kekurangan undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Tidak memberikan tanggungjawab atas amil zakat atau BAZ untuk bertindak dan bertanggungjawab memungut zakat terhadap muzakki.
2. BAZ tidak dibebankan tanggungjawab meneliti dan menghitung harta muzakki. Sedangkan muzakki sama sekali tidak dibebankan sanksi dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan zakat.
3. Tidak ada mekanisme yang jelas apabila muzakki membagi-bagi zakatnya kepada mustahiq, apakah perlu memberikan bukti pembayaran zakat kepada BAZ, kemudian disahkan oleh BAZ dan semestinya bisa digunakan sebagai bukti ketika membayar pajak, guna mendapatkan pengurangan, sesuai dengan besar zakat yang telah dikeluarkan.
4. Dalam hal zakat yang langsung dipotong oleh institusi dan tidak memberikan bukti setor zakat, berpotensi merugikan muzakki bika tidak ada pengesahan dari BAZ.
Tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.
Dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :
1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (Pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (Pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak dengan benar zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, warits, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.
Kelemahan di atas yang dianggap sebagai faktor penyebab belum maksimalnya pendayagunaan zakat di tanah air pada akhirnya memunculkan pemikiran bahwa ke depan perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang semangatnya ingin melibatkan pemerintah lebih jauh. Meskipun di masyarakat masih terdapat pro dan kontra.
Antara Zakat dan Pajak
Dengan menggunakan paradigma bahwa zakat tidak sama dengan zakat, para ulama kemudian membolehkan umat Islam untuk membayar pajak di samping kewajiban untuk membayar zakat.[10] Ketentuan zakat yang statis menyebabkan tidak memadainya dana zakat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dimungkinkan ditariknya dana dari masyarakat melalui jalur pajak dan sumbangan sukarela lainnya.
Di Indonesia dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 571 dan UU Pajak nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan memungkinkan rabat, yaitu pemotongan pajak penghasilan bagi mereka yang telah membayar zakat. Walaupun belum sesempurna dibanding Undang-Undang Pajak dan Zakat yang ada di Malaysia misalnya atau negara Islam lainnya yang sudah maju. Hal mendasar yang amat diperlukan dalam rangka implementasinya adalah sebuah model penerapan pajak dan zakat yang baku, karena UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat masih belum maksimal dan terdapat kelemahan di dalamnya, di antaranya tidak ada cara penghitungan yang baku di samping beberapa kelemahan lainnya yang telah uraikan sebelumnya.

Pengelolaan Zakat : Kontroversi antara Kebijakan Fiskal dan Partisipatif
Dalam perkembangan mutahir di tanah air terkait dengan rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ditengah derasnya dukungan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di satu sisi, namun di sisi lain berkembang juga wacana untuk mempertahankan model manajemen zakat yang partisipatif.
1. Model Partisipatif
Dalam model ini, menghendaki agar pemerintah bertindak sebagai regulator, motivator dan pengayom lembaga zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Artinya Lembaga Amil Zakat sebagai kekuatan partisipasi rakyat jangan dinegarakan. Alasannya :
Pertama, LAZ selama ini telah berhasil mempopulerkan zakat dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Meskipun diakui masih banyak yang belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Disebabkan karena kelemahan mendasar seperti rendahnya kualitas SDM-nya, kapasitas organisasi dan dan manajerial masih lemah, serta belum melembaganya pertanggungjawaban publik yang standar.
Kedua, bila birokrasi kuat, organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokrasi mengalami delegetimasi, ia pun cenderung melemah, karena lazimnya kepercayaan rakyat terhadapnya juga merosot.
Ketiga, era reformasi dan demokratisasi ditandai dengan menguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan nasional. Salah satunya dapat dilakukan oleh LAZ dalam pengelolaan aset umat jauh sebelum lahirnya UU 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kepercayaan masyarakat kepada LAZ menunjukkan adanya penguatan peran dan tanggung jawab sosial masyarakat sipil yang sesuai dengan konteks Indonesia sekarang. Pemerintah dalam konteks ini perlu membuka ruang partisipasi publik untuk turut mengeleminasi masalah kemiskinan. Di sini semangatnya pemerintah menempatkan diri sebagai wasit, pengayom, dan motivator dan menyediakan piranti yang kondusif bagi penguatan masyarakat sipil. Tidak dikehendaki negara menjadi pelaku semua urusan, pengambil alih kreativitas publik.
2. Model Strategi Fiskal
Dalam model ini, semangatnya menghendaki agar pemerintah bertindak sebagai operator atau pelaksana. Alasannya :
Pertama, pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan Qur’an Surah At-Taubah : 103. Padahal satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu adalah negara lewat perangkat pemerintahan seperti halnya pajak. Apabila hal ini disepakati maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
Kedua, potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat amat besar. Menurut hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai 19,3 trilyun pertahun. [11]
Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat hanya beberapa puluh milyar saja. Itupun sudah bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui depertemen teknis pelaksana.
Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang besar sangat potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.
Keempat, memberikan kontrol kepada pengelola negara yang masih digerogoti penyalahgunaan uang negara (korupsi). Penyalahgunaan ini disebabkan krisis iman, yang tidak tahan menghadapi godaan untuk korupsi. Masuknya zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan, bahwa diantara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak ada tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana kerap terjadi dalam kasus pemungutan pajak.

Daftar Pustaka
Al-Ba’ly, Abd al-Hamid Mahmud. 2006. Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Ali, Nuruddin Mhd. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
Brotodiharjo Santoso. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : PT.Refika Aditama.
Hafiduddin, Didin. 2006. Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonom Syari’ah. Jakarta : Mutiara Dakwah.
Ikbal, Muhammad, Fiqh Siyasah. 2007. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta : Gaya Media Pratama.
Ghafur Wibowo dan Faizi. 2008 . “Menggagas Kebijakan Fiskal Islam” Republika (Jakarta ).
Gusfahmi. 2006. Pajak Menurut Syari’ah. Jakarta : Raja Grafindo Persada,.
Wiwoho. 1998. Zakat dan Pajak. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
Brotodihardjo, R. Santoso , S.H. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : PT. Eresco..
Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi . Yogyakarta : STIE YKPN.

Manajemen Operasional Perusahaan Jasa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Manajemen Operasional (MO) merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bidang usaha seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pabrik garmen, dan lain-lain, mengapa demikian? Karena jenis usaha seperti yang disebutkan diatas menghasilkan produk yang bisa berupa barang maupun jasa, yang mana untuk kegiatan proses produksinya yang efektif dan efisien memerlukan berbagai konsep, peralatan serta berbagai cara mengelola operasinya. Ada berbagai hal yang bisa dikemukakan dan menjadikan alasan pentingnya mempelajari Manajemen Operasi diantaranya adalah:
1. Manajemen Operasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi.
2. Dengan mempelajari Manajemen Operasi, kita dapat mengetahui seluk beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa
3. Dengan mempelajari Manajemen Operasi, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional.
4. Karena Manajemen Operasi merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi. Hal ini dapat diartikan efektifitas dan efisiensi Manajemen Operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Dalam manajemen operasi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.
Pada perusahaan jasa yang dikelola bersifat nonmanufaktur, misalnya perusahaan asuransi yang melakukan berbagai urutan kegiatan sehingga dapat menjual jasa asuransi dalam bentuk polis pertanggungan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Fungsi konsep manajerial dalam manajemen operasi
Manajemen Operasi adalah serangkaian aktifitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.
A. Perencanaan
Suatu perencanan merupakan langkah awal bagi suatu perusahaan agar dapat melaksanakan aktivitas produksinya, karena perencanaan ini merupakan dasar penentuan bagi manajer dalam rangka usahanya mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya perencanaan produksi yang baik diharapkan nantinya aktivitas produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Secara prinsipil perencanaan produksi merupakan suatu rencana tentang bagaimana dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dan ketelilitian yang terperinci dengan memperhatikan faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang datang dari dalam perusahaan seperti mesin, tenaga keja, serta bahan yang dipergunakan, sedangkan faktor ekstern adalah berbagai faktor-faktor yang datang dari luar perusahaan seperti inflasi, kebijakan dari pemerintah, keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kondisi lainnya.
B. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

C. Pelaksanaan ( Pengoperasian )
Pengoprasian adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
D. Pengawasan
Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin hasil-hasil operasi akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
E. Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisienkan semua proses fungsi manajemen operasi yang dilakukan perusahaan.
2.2 Strategi Operasional Dalam Lingkungan Pendidikan
Untuk mengembangkan strategi operasional, harus menggunakan metode yang sama yaitu mempelajari kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam mengoperasionalisasikan kebijakan yang datang dari hirarki yang lebih tinggi. Kembangkan dulu berbagai strategi baru pilih dan putuskan mana yang paling sesuai. Berbagai strategi yang mungkin digunakan antara lain:
• Konsentrasi pelaksanaan program belajar. Hal ini berarti menghindari pemerataan dan penjatahan yang membuat program tidak berhasil dan berdaya guna, pemerataan cenderung asal ada.

• Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat. Memanfaatkan sarana-sarana yang ada di masyarakat yang memungkinkan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Memberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga mereka menjadikan pendidikan merupakan suatu kebutuhan.
• Membuat peta situasi dimana program akan dilakukan, hal seperti ini dapat dilakukan dengan analisis lingkungan. Apa potensi yang belum disentuh dan mungkin untuk dimanfaatkan.
• Mendorong tumbuhnya lembaga belajar atau organisasi kemasyarakatan yamg bergerak pada jalur pendidikan, dan mendorong mereka menjadi pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut, dengan harapan lembaga ini lebih cepat tumbuh di masyarakat dan menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat tersebut.
• Melatih pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat, keberhasilan pendidikan masyarakat akan banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola program yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu perlu dilengkapi dengan seperangkat pengetahuan operasonal, sebagaimana layaknya tentara yang akan bertempur dan menginginkan kemenangan mereka perlu dilengkapi dengan peralatan militer yang memadai.
• Membentuk jaringan informasi dan pemasaran, hal ini erat kaitannya dengan penyalur hasil-hasil dari program belajar di masyarakat.

2.3 Merancang Strategic Architecture dan Operasi dalam Dunia Pendidikan
Hal ini dilakukan setelah analisis lingkungan, lembaga pendidikan diharapkan mampu memperoleh gambaran yang cukup utuh mengenai kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Dengan demikian faktor-faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman sudah mampu terdefenisi dengan jelas. Berdasarkan hal ini, suatu institusi pendidikan kemudian dapat menentukan dan menetapkan arah yang ingin dituju dimasa depan.
Masa depan bagi lembaga pendidikan pada hakikatnya tidak hanya harus dibayangkan, melainkan juga harus dibangun. Untuk itu dibutuhkan seorang seorang arsitek strategi dan operasi yang mampu memimpikan sesuatu yang belum diciptakan. Untuk membangun arsitektur strategi dan operasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Manajemen puncak suatu institusi pendidikan harus mempunyai perspektif meneganai manfaat baru tentang fungsionalitas, tentang apa yang akan ditawarkan kepada objek pendidikan dan masyarakat dimasa depan. Perspektif mengenai apa sesungguhnya kompetensi inti baru yang akan dibutuhkan untuk menciptakan manfaaat baru. Arsitektur strategi dan operasi harus mampu mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan sekarang untuk memotong masa depan, harus mengetahui kompetensi-kompetensi apa yang harus akan dibangun sekarang, sehingga nantinya suatu institusi pendidikan bbisa meraih bagian yang cukup besar dari masa depan di arena peluang yang sedang bermunculan.
Erat kaitannya dengan arsitektur strategi dan operasi, maka tentu saja menarik bagi kita untuk melihat realitas yag ada dalam konteks Indonesia. Dengan kata lain sudah sejauh manakah pengelola pendidikan kita memainkan perannya sebagai arsitektur strategi dan operasi dalam melihat masa depan pendidikan di negara ini.

BAB III
KESIMPULAN

Manajemen Operasional dalam dunia pendidikan bisa kita ibaratkan sebagai sebuah upaya membangun input untuk menghasilkan output, input dalam dunia pendidikan adalah berupa tenaga pengajar/ dosen yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, administrasi yang baik, sedangkan outputnya adalah berupa lulusan suatu instansi pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk mencapai output ini, dibutuhkan suatu proses, dalam tulisan ini kita sebutkan sebagai proses manajemen operasi.
Pembangunan dunia pendidikan saat ini membutuhkan manajer strategi dan operasi yang mampu mengidentifikasi apa yang harus dilakukan sekarang untuk meraih masa depan yang diharapkan, untuk itu manajer strategi dan operasi tersebut harus mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan yang ada saat ini,dan masa depan.

SIA (sistem informasi akuntansi)

Keunggulan dan Kekurangan Pembayaran Secara Elektronik
• Smart Card
Kartu Smart dapat digunakan untuk identifikasi, otentikasi, penyimpanan data dan pengolahan aplikasi. Sistem pembayaran tol berlangganan menggunakan smart card. kartu Smart juga dapat menyimpan informasi seperti: indentitas murid di sebuah perguruan tinggi, sekolah atau universitas, atau karyawan / personil yang bekerja untuk sebuah organisasi atau perusahaan.
Juga sebagai kartu ID, kartu pintar juga dapat digunakan untuk membayar barang-barang seperti: bensin, angkutan umum, saham ritel umum, makan di restoran dan minuman di sebuah bar. Juga un-seperti strip magnetik pada kartu kredit, kenangan smartcard tidak datang dalam kontak dengan pembaca mereka dan karena itu tidak aus dari berlebihan seperti strip magnetik lakukan. Pengguna dapat memuat Smartcard dengan nilai tunai (kredit) untuk membayar barang atau jasa: dikenal sebagai dompet elektronik. Atau mereka dapat mengumpulkan poin agar dapat menerima diskon: dikenal sebagai kartu loyalitas.
Semua dalam semua kartu pintar memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan kartu magnetik:
Greater kehandalan ialah pengurangan perusakan dan pemalsuan karena
mekanisme keamanan yang tinggi. Kapasitas penyimpanan meningkat hingga 100 kali. Smartcard adalah multi-fungsional. Kehidupan kerja diantisipasi smartcard adalah sepuluh tahun dibandingkan dengan kartu strip magnetik di tiga.
Smart Card dalam sepuluh tahun ke depan lima hingga akan menjadi
standar industri dalam kartu debit dan kredit. Sebagai bank jalan utama tinggi dan rumah-rumah keuangan sekarang berinvestasi dalam perubahan ke teknologi kartu cerdas.
• Cyber Cash
CyberCash’s Secure Internet Kartu Kredit Service memberikan nyata, waktu solusi aman untuk merchant processing pembayaran kartu kredit melalui Internet. The Credit Card Service lets any consumer with a valid credit card buy from any CyberCash enabled merchant. Kartu Kredit Service memungkinkan setiap konsumen dengan kartu kredit yang valid membeli dari CyberCash diaktifkan setiap pedagang.
Dirancang untuk mengintegrasikan sepenuhnya dengan ada sistem pemrosesan transaksi yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, layanan ini menyediakan dan seketika otentikasi otomatis, memungkinkan pemrosesan order untuk melintasi Internet 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
Konsumen Manfaat:
• Safe, private and easy to use. Aman, swasta dan mudah digunakan. Protected by the highest allowed levels of Internet encryption with assured authentication. Dilindungi oleh tingkat diperbolehkan tertinggi enkripsi Internet dengan otentikasi terjamin.
• Use existing Visa, MasterCard, American Express or Discover. Gunakan ada Visa, MasterCard, American Express atau Discover. No special credit cards are necessary. Tidak ada kartu kredit khusus yang diperlukan.
• Complete on-line payments Lengkap on-line pembayaran
Merchant Manfaat:
• Real-time authorization and settlement Real-time, otorisasi dan penyelesaian
• Receive payments instantly and secure, Menerima pembayaran langsung dan aman
• No need to maintain expensive phone or fax operations, tidak perlu menjaga ponsel mahal atau operasi faks
• Open 24 hours a day, buka 24 jam sehari
• Credit Card
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pembayaran kartu kredit minimum adalah sebesar 10 persen dari besarnya jumlah tagihan Anda.
Aturan tersebut memang mengundang banyak reaksi keras dari para nasabah. Padahal Bank Indonesia mengeluarkan aturan itu dibuat justru untuk memacu orang agar segera dapat menyelesaikan utangnya dan tidak terlena dengan pembayaran minimum yang akhirnya akan menjadi beban yang menumpuk.
Nah yang harus kita cari solusinya adalah bagaimana menyiasati aturan itu? Mumpung ini di awal tahun, yang identik dengan rencana-rencana baru, maka di bawah ini saya akan coba kasih 5 hal yang harus Anda lakukan untuk menghadapi peraturan baru tersebut.
1. Bayar Dulu, Jangan Ditunda
Ada kebiasaan keliru yang kerap kita lakukan dalam membayar kartu kredit. Dana diambil setelah semua kebutuhan atau keinginan terpenuhi. Itu juga kalau masih sisa. Tentu ini enggak benar. Kalau memang mau bayar, ya jangan ditunda-tunda. Misalnya, Anda gajian tanggal 25. Ya bayar tagihan Anda segera setelah gajian, meski jatuh tempo pembayaran, misalnya masih tanggal 10 dan Anda belum mendapat rincian tagihan. Sebaiknya, Anda tetap segera bayar. Soal berapa besarnya, kan, bisa dikira-kira. Jadi tak ada alasan untuk menunda.
2. Tetapkan Berapa Yang Bersedia Anda Bayar Sebelum Anda Benar-benar Memakai Kartunya.
Ini adalah salah satu cara untuk mengatur pengeluaran Anda. Katakan saja bulan lalu tagihan Anda nol. Lalu, Anda belanja di sejumlah toko, di mana total tagihan Anda untuk bulan ini adalah Rp 250 ribu. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran sebesar Rp 250 ribu untuk tagihan itu, coba tetapkan berapa nilai yang akan Anda bayarkan untuk bulan depan. Seleksi Penggunaan Dengan Bijak.

• EFT (ELECTRONIC FUND TRANSFER)
Electronic Fund Transfer Act (15 USC1693 et seq), bermaksud untuk memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihakpihak di dalam penyelenggaraan sistem electronic fund transfer (EFT).

Tujuan utama dari UU ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak konsumen/nasabah individu (individual consumer). Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut antara lain:syarat dan kondisi transfer, penyelesaian dalam hal terjadi error, tanggung jawab nasabah, tanggung jawab lembaga keuangan, penerbitan kartu atau alat akses lainnya, penangguhan tangggung jawab, kewajiban menggunakan transfer elektronik, tanggung jawab pidana, sanksi administrasi, dsb.

Didalam UU ini, EFT diartikan sebagai segala jenis transfer – selain transaksi
melalui cek, draft, atau instrument sejenis – yang dilakukan melalui terminal, instrumen telepon, atau komputer, atau magnetic tape, untuk memberikan arahan, instruksi/perintah, atau memberikan wewenang kepada institusi keuangan (bank, credit union) untuk melakukan pendebetan atau pengkreditan terhadap suatu rekening.

Termasuk di dalam pengertian ini adalah: point of sale transfers, transaksi ATM (automated teller machine), penarikan atau penyetoran uang secara langsung, dan transfer melalui telepon.

semoga artikel simple ini bisa bermanfaat ^^

pengantar manajemen I

pengantar manajemen biasanya didapat mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa baru, disini saya akan membahas sedikit tentang gambaran apa itu pengantar manajemen. . .

pengantar manajemen adalah mata kuliah pengantar yang biasaanya diberikan kepada mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen. pertama-tama yang harus kalian ketahui prinsip dari manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating, dan controling).

penerapan planning didalam memanaje suatu perusahaan ialah pengaturan suatu organisasi untuk melakukan perencanaan dari suatu tujuan tertentu.
kemudian setelah perencanaan dari suatu tujuan telah mantap berlanjut ke organizing tujuannya ialah kita memanaje pula sumber daya manusia yang ada untuk mewujudkan keberhasilan dari perencanaan tadi, hal ini bisa juga dikaitkan dengan perekrutan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, sehingga ia merasa nyaman ketika menjalankan pekerjaan tersebut dan pencapaian dari tujuan semakin nyata.
setelah pengorganisasian SDM sesuai, waktunya untuk menjalankan pelaksanaan sesuai dengan rencana, didalam pelaksanaan ini sebaiknya dilakukan pula penerapan dari controlling (pengawasan). sehingga kesalah yang terjadi tidak terlaluu menyimpang jauh (meminimalisir kesalahan)…
^^

disini saya akan berbagi dengan anda tentang makalah manajemen keuangan sub bab manajemen resiko perbankan syariah menggunakan sistem mudharabah. . .chek it dot =>>>
makalah

smoga bermanfaat ^^

belajar akuntansi

awalnya saya tidak suka dengan akuntansi (hohhoho*asalnya arek IPA)
tapi sedikit demi sedikit sandra belajar memahami apa itu akuntansi .
suliiid ..sumpah mau nangis liat akun ” debet” “kredit” ga nyambuung. tapi perjuangan saya tidak berhenti disini..

baca terus ===>>>>

a.k.u.n.t.a.n.s.i
saya masuk di akuntansi c . dibimbing oleh seorang auditing profesional bapak kadir, beliau bukan dosen tapi auditor!
motivasi saya terbentuk dari kata-kata dan pengalaman yang beliau bagikan kepada kami. sipp!
gak paham dengan pengantar akuntansi 1, ujuk ujuk dapet tuga…wuwwww T.T nangis !
yang hutang bertambah masuk debet, piutang bertambah masuk kredit! looh ….
wes…anchooor ! [gak papah]
blajar gak boleh cukup sampe disini, tugas dari pak kadir terus saya kerjakan sampe saya paham apa itu debet apa itu kredit . BERHASIL !

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.